Serambitimur, Halbar – Warga Desa Tauro Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar),Provinsi Maluku Utara, selasa 18/06/24 Menggelar aksi pemboikotan aktifitas Pemerintah Desa (Pemdes) setempat dengan cara memblokade atau memalang kantor desa.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga atas sikap kepala Desa Tauro dan Sekertaris, yang di duga kuat menggelapkan angaran Desa tahun 2023-2024, selain itu juga, bentuk kekecewaan terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halbar yang hingga saat ini belum menindaklanjuti dugaan temuan penyalagunaan ADD dan DD.
Warga menilai, Pemerintah kabupaten lambat menindak lanjuti dugaan penyalahgunaan ADD dan DD, sehingga warga berinisiatif untuk memboikot aktifitas kantor desa kurang lebih dua mingu.
Pantawan awak media, Kantor Desa Touro di palangan dengan tumpukan bambu serta batang pohon. pintu depan kantor desa juga dipalang mengunakan balok.
Salah Anggota BPD Desa Tauro , Daur Seng saat di konfirmasi dari Awak media, (19/06) mengatakan telah terbukti di lapangan dan secara administrasi, bahwa tidakan kepala desa dan Sekertaris sanggat merugikan masyarakat hingga BPD, namun apa yang menjadi tuntutan masyarakat secara tertulis ke pemkab halbar samapai saat ini belum ada kejelasan.
“Kami dari BPD suda menandatangani tuntutan masyarakat dalam bentuk surat dan kami suda menindaklanjuti, di dalam itu ada beberapa poin tuntutan yang menjadi bukti atau hasil sesuai fakta di lapangan”. Ucap Daud
Dia menyatakan, dalam tuntutan tersebut ada beberapa poin yang menjadi bukti bahwa Kades dan Sekertaris di duga mengelapkan dana Desa diantaranya Angaran tanpungan Air bersih Rp51.800.000 juta sekian, yang dititipkan kepada orang yang tidak bertanggung jawab samapai saat ini belum tau kejelasan identitas dari orang tersebut
Angaran Rakit sungai penghubung anatara dusun tauro dengan dusun loleba Rp20.000.000 sekian. Rakit tersebut tidak sesuai angaran yang ada, Angaran Dana Desa (DD) yang di pakai Kades sebesar Rp9000.000 juta untuk keperluan secara prifatnya. Untuk Pelayanan Desa juga tidak sesuai dan sanggat tidak efektif yang di lakukan oleh Sekertaris Desa.
“Temuan itu betul kami juga suda koordinasi dari pihak Pemerintah Desa cuman samapai sekarang belum ada tanda penyelesaian di lapangan”. Katanya Daut
Menurut Daut, temuan masyarakat tersebut sebelumnya suda ada rapat koordinasi bersama pemerintah Desa, BPD, dan dari kecamatan, hinga teguran BPD ke pemerintah Desa terkait beberapa poin tersebut yang di lakukan oleh kades dan sekertaris, dan juga ada desakan dari pemerintah kecamatan ke pemerintah Desa juga di berikan waktu selama seminggu untuk menyelesaikan program yang di anggap merugikan masyarakat.
“Sebelum rapat koordinasi di lakukan, dari inspektorat pernah turun audit masalah Desa tauro, cuman sampai sekarang hasil belum ada dari inspektorat. Jadi kemungkinan akan terwakilan dari masyarakat masing-masing Rt/Rw juga dalam waktu dekat akan membuat pertemuan langsung deng pihak kecamatan dan pihak Penerintah labupaten”.katanya
Semenatar dari salah satu masyarakat Rt 02Rw 01saat di temui awak media yang tidak mau di sebutkan namanya menjelaskan bahwa, tututan tersebut suda di sampaikan ke BPD, dan selanjutnya diharapakan tuntutan tersebut di sampaikan ke pihak kecamatan dan kabupaten yakni Dinas terkait.
“Kami suda buat tuntutan secara tertulis dan di tandatagani oleh masing-masing toko dan masyarakat yang terwakilan 7 Rt/Rw dengan total jumlah 400 orang jiwa lebih, dan itu di berikan ke BPD dan ditindak lanjuti hingga Kabupaten, namun samapai sekarang belum ada respon balik, karena itu, masyarakat tidak lagi percaya terhadap BPD, pemerintah Kecamatan maupun dari Pemeritah Kabupaten.
Dengan rasa ketidakpuasan tersebut masyarakat berkomitmen melakukan koordinasi lansung ke pihak kecamatan dan Kabupaten untuk menanyakan sejauh mana proses persoalan tuntutan tersebut, jika tidak ada proses tersebut maka masyarakat akan membuat aksi besar-besar di dua titik, Di antaranya Menutup jalan trans lintas jailolo-jailolo selatan dan membuat aksi di depan kantor Bupati dan didepan kantor DPRD Halbar.
Ia menambahkan, “Rencana Aksi tersebut akan di lakukan bukan hanya sekilas aksi saja, aksi tersebut bertujuan untuk menurunkan dan memberhetikan Kepala Desa Tauro dan Sekertaria Desa Dari jabatan dan Evaluasi kinerja Ketua BPD. Jika aksi tetaebut juga tidak ada hasil akhir maka Tauro di pastikan akan menolak pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 bukan November mendatang”. Ucapnya.**
Tinggalkan Balasan