JAKARTA, SerambiTimur-Di balik layar peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025, satu suara lantang terdengar dari Senayan—suara yang lahir dari kepedulian terhadap masa depan pendidikan di wilayah timur Indonesia. Hasby Yusuf, Senator DPD RI asal Maluku Utara, berbicara bukan sekadar sebagai pejabat negara, melainkan sebagai seorang pendidik, intelektual, dan anak daerah yang tahu betul denyut nadi pendidikan di pelosok negeri.
Dalam sebuah diskusi virtual yang digelar oleh PW Al-Washliyah Maluku Utara dan ICMI, bersama tokoh pendidikan seperti Wakil Bupati Halmahera Utara Dr. Kasman, Kadis Pendidikan Provinsi Dr. Abubakar Abdullah, dan akademisi Dr. Herman Oesman, Hasby mengangkat satu isu krusial: pendidikan gratis bukanlah segalanya, jika guru tetap hidup dalam ketidakpastian.
“Nelson Mandela bilang, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Tapi bagaimana senjata itu bekerja kalau yang memegangnya—guru—tidak punya peluru, bahkan tak cukup makan?” kata Hasby dalam diskusi tersebut.
Menurut Hasby, konstitusi kita menegaskan tugas negara untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Namun pencerdasan itu tidak akan mungkin jika kualitas guru, fasilitas pendidikan, dan dukungan negara hanya setengah hati. Ia mengapresiasi upaya pemerintah dalam menggelorakan semangat Indonesia Emas 2045, tapi mengingatkan: “Kita ingin Indonesia Emas, bukan Indonesia Cemas.”
Bagi Hasby, arah pendidikan Maluku Utara tidak bisa lagi semata melihat perbandingan antardaerah. Pendidikan kita harus membaca arah global—pasar kerja, teknologi, hingga dinamika geopolitik dunia. “Pendidikan itu bukan sekadar gratis, tapi juga harus berkualitas dan manusiawi,” tegasnya.
Ia juga menyentil minimnya kontribusi sektor industri, terutama tambang, dalam membangun pendidikan di daerah. “Mereka ambil untung besar setiap tahun. Masa sih untuk bangun sekolah dan bantu pendidikan saja tidak bisa?” kritik Hasby, yang juga duduk di Komite III DPD RI yang membidangi pendidikan.
Hasby menekankan bahwa pembangunan pendidikan tidak bisa hanya bersandar pada APBD dan APBN. Harus ada sinergi konkret dengan sektor swasta, terutama yang sudah menikmati hasil kekayaan alam daerah.
Salah satu sorotan lain yang tak kalah penting adalah penghormatan terhadap guru. Hasby dengan tegas menolak upaya-upaya kriminalisasi terhadap guru saat menjalankan tugasnya. Ia bahkan mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat yang ingin ‘mendisiplinkan’ siswa bermasalah dengan memasukkan mereka ke barak militer. “Serahkan pada guru. Percayakan pendidikan pada yang benar-benar pendidik,” ujarnya.
Menutup pandangannya, Hasby kembali menekankan pentingnya kepemimpinan politik yang sadar akan urgensi pendidikan. Ia menyuarakan pentingnya program Wajib Belajar 13 Tahun, pendidikan vokasi yang produktif, hingga distribusi guru yang merata sebagai pilar masa depan pendidikan di Maluku Utara.
“Pendidikan bukan hanya soal angka partisipasi sekolah. Ini soal masa depan anak-anak kita, martabat guru kita, dan arah bangsa ini. Maka jangan berhenti di kata ‘gratis’—pastikan juga pendidikan itu benar-benar memberdayakan.”
Tinggalkan Balasan