TERNATE, SerambiTumur – Kritik datang dari kalangan akademisi terkait pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, yang menyebut sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan dievaluasi karena dinilai berkinerja buruk.
Dosen Universitas Khairun Ternate, Dr. Azis Hasyim, menilai bahwa pernyataan seperti itu seharusnya disampaikan langsung oleh Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, atau oleh Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota.
“Dari sisi etika pemerintahan, mestinya yang menyampaikan evaluasi kinerja OPD adalah Plt Wali Kota, bukan Sekda,” ujar Azis, Rabu (11/6/2025).
Menurutnya, jika Sekda terlalu dominan dalam menyampaikan kebijakan, publik bisa menilai seolah-olah Sekda adalah pihak kedua setelah Wali Kota. “Padahal dalam konteks pengelolaan PAD, Sekda juga harus bertanggung jawab,” kata Azis.
Ia menegaskan, sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekda juga memiliki peran penting dalam mengonsolidasikan target dan realisasi PAD. “Kalau OPD dianggap gagal, maka Sekda juga harus dievaluasi karena tak mampu mengkoordinasikan kinerja mereka secara optimal,” tambahnya.
Azis menyoroti bahwa dalam penyusunan KUA-PPAS, Sekda memiliki tanggung jawab untuk memastikan proyeksi pendapatan disusun berdasarkan kajian yang matang serta koordinasi dengan seluruh OPD pengelola PAD.
Tinggalkan Balasan