Menu

Mode Gelap

Ternate · 26 Apr 2025 04:30 WIT ·

Sultan Hidayat di Afe Taduma: Demokrasi Harus Dikuatkan dari Akar


 Dari Kiri ke Kanan Sukarno M. Adam, Staf Ahli anggota, Adam Rahman Nara Sumber (DEMOKRASI PANCASILA) Ketua Purnawirawan TNI Maluku Utara. Sultan Hidayat dan M. Rizal Effendi, Staf Ahli Anggota DPD/MPR RI. Perbesar

Dari Kiri ke Kanan Sukarno M. Adam, Staf Ahli anggota, Adam Rahman Nara Sumber (DEMOKRASI PANCASILA) Ketua Purnawirawan TNI Maluku Utara. Sultan Hidayat dan M. Rizal Effendi, Staf Ahli Anggota DPD/MPR RI.

TERNATE, SerambiTimur – Suasana hangat terasa di Kelurahan Afe Taduma, Kecamatan Pulau Ternate, Kamis (25/4/2025), saat Anggota MPR RI Sultan Hidayat M. Sjah, S.IP., MA.P. bertatap muka langsung dengan warga dalam agenda Serap Aspirasi Masyarakat (ASMAS).

Dalam forum bertema “Penguatan Demokrasi Substansial dalam Demokrasi Pancasila”, Sultan Hidayat tak hanya mendengar keluh kesah masyarakat, tapi juga memaparkan langkah konkret yang menurutnya penting untuk memperkuat demokrasi di tanah air, khususnya di Maluku Utara.

Didampingi Staf Ahli MPR RI, Sukarno M. Adam, serta M. Rizal Effendi dari DPD/MPR RI, Sultan menyampaikan bahwa penguatan demokrasi tidak bisa hanya berhenti di tataran prosedural. Demokrasi harus hidup di tengah rakyat.

“Pertama-tama, partisipasi rakyat perlu dikuatkan—mereka harus memahami hak dan kewajibannya dalam demokrasi,” tegasnya kepada awak media, Sabtu (26/4).

Ia menambahkan, rakyat harus aktif terlibat dalam pengambilan keputusan, baik melalui pemilu maupun musyawarah. Selain itu, lembaga-lembaga demokrasi seperti DPRD perlu menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi secara efektif dan akuntabel.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Rahman, Ketua Purnawirawan TNI Maluku Utara, yang turut mengisi materi mengenai Demokrasi Pancasila. Ia menekankan pentingnya nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa.

Sultan menutup pemaparannya dengan menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara. Menurutnya, penguatan lembaga penegak hukum dan integrasi nilai Pancasila dalam kebijakan publik merupakan langkah esensial menuju demokrasi yang benar-benar substansial.

Artikel ini telah dibaca 27 kali

badge-check

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Polres Ternate Musnahkan 15.771 Botol Miras Ilegal dan 5,6 Kg Ganja

1 Juli 2026 - 20:13 WIT

Aksi Jilid III di Kemenag RI, FAKI dan GPM Ultimatum Menteri Agama Copot Kakanwil Kemenag Maluku Utara

30 Juni 2026 - 21:55 WIT

Pemkot Ternate Matangkan RKPD 2027, Empat OPD Jadi Prioritas Pembenahan Kota dan Peningkatan PAD

29 Juni 2026 - 21:25 WIT

Menjelang Rakernas JKPI, Sekda Ternate Ingatkan ASN: Disiplin adalah Wajah Pelayanan Publik

24 Juni 2026 - 20:13 WIT

Di Bela Hotel Ternate: Gubernur Sherly Tekankan Data Akurat Kunci Kebijakan, Ajak Masyarakat Dukung Sensus Ekonomi 2026  

20 Juni 2026 - 13:56 WIT

Di Balik Angka Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara: Infrastruktur dan SDM Jadi Kunci Pemerataan Manfaat Pembangunan

17 Juni 2026 - 22:37 WIT

Trending di Daerah