TERNATE, SerambiTimur– DPRD Kota Ternate menyoroti serius persoalan layanan kesehatan di wilayah terluar Batang Dua, Hiri, dan Moti (BAHIM) yang dinilai belum optimal. Melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Wali Kota, DPRD mendesak Pemkot Ternate untuk memberikan perhatian lebih terhadap kondisi tenaga medis, fasilitas, serta sarana pendukung kesehatan di ketiga kecamatan tersebut.
“Masih banyak kekurangan. Di Batang Dua misalnya, hanya satu pulau yang memiliki Puskesmas, sementara pulau lainnya seperti Tifure dan Pantesagu hanya memiliki Pustu, yang tentunya tidak cukup untuk melayani masyarakat secara menyeluruh,” kata Anggota DPRD Ternate, Junaidi A. Bahrudin, Jumat (25/4/2025).
Menurut politisi Partai Demokrat itu, persoalan mendasar lainnya adalah minimnya tenaga kesehatan, terutama dokter gigi dan tenaga kesehatan lingkungan. Di Kecamatan Moti, dokter gigi yang sempat bertugas sudah lulus seleksi CPNS di provinsi, sehingga perlu segera ada pengganti.
Tak kalah penting, lanjut Junaidi, masalah rumah dinas juga menjadi sorotan utama. Di Moti, rumah dinas medis yang telah diusulkan sejak 2024 tak kunjung terealisasi. Sementara di Batang Dua, rumah dinas yang dibangun sejak 2008 kini tak lagi layak huni.
“Kecamatan Hiri pun tak luput dari masalah. Rumah dinas di sana tak memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang kenyamanan tenaga medis,” tambahnya.
Pansus DPRD pun mendesak Dinas Kesehatan untuk melakukan kajian peningkatan status Pustu Tifure menjadi Puskesmas, sekaligus pemenuhan fasilitas dan tenaga kesehatan di ketiga kecamatan tersebut.
DPRD juga menyinggung soal hutang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pemkot Ternate pada BPJS tahun 2024 yang mencapai Rp17,5 miliar. Dari jumlah tersebut, baru sekitar Rp3,1 miliar yang dibayarkan per Maret 2025.
“Wali Kota harus segera menyelesaikan sisa hutang JKN itu demi menjamin keberlangsungan layanan kesehatan masyarakat,” tegas Junaidi.
Tinggalkan Balasan