Ternate, SerambiTimur – Tingginya angka perceraian di Kota Ternate menjadi sorotan serius DPRD setempat. Fraksi Partai NasDem melalui anggotanya, M. Ghifari Bopeng, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate untuk lebih memperhatikan program-program nonfisik, khususnya ketahanan keluarga.
Menurut Ghifari, sepanjang tahun 2024, jumlah kasus perceraian di Ternate nyaris mencapai 800 perkara. Ia mengungkapkan bahwa mayoritas kasus disebabkan oleh faktor ekonomi dan perselingkuhan.
“Angka perceraian ini cukup memprihatinkan. Kami menilai hal tersebut terjadi karena belum adanya perhatian yang maksimal dari Pemkot terhadap pembangunan nonfisik, seperti penguatan institusi keluarga,” ujar Ghifari, Sabtu (19/4/2025).
Ia meminta agar Pemkot tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur semata, melainkan juga mengembangkan program-program edukatif dan preventif yang menyentuh langsung kehidupan keluarga.
“Ketahanan keluarga sangat penting. Perceraian tak hanya berdampak pada pasangan, tapi juga memberi luka psikologis bagi anak-anak,” katanya.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Ghifari mengusulkan agar program ketahanan keluarga dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2026.
“Melalui regulasi, kita ingin dorong penguatan institusi keluarga sebagai pilar sosial masyarakat. Edukasi, pendampingan, dan perlindungan harus menjadi bagian integral dari program pemerintah,” tegasnya.
Ghifari berharap, dengan adanya keseriusan pemerintah dalam menyiapkan kebijakan keluarga, angka perceraian di Ternate dapat ditekan secara signifikan.
Tinggalkan Balasan