Ternate, SerambiTimur — Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate kembali mendapat sorotan terkait tiga persoalan klasik yang membelit pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yakni produksi, pemasaran, dan modal. Sorotan ini disampaikan oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Ternate Tahun Anggaran 2024, Junaidi A. Bahruddin.
Dalam keterangannya pada Sabtu (19/4/2025), Junaidi menekankan bahwa keberlangsungan UMKM sebagai pilar ekonomi daerah masih terganjal oleh persoalan dasar yang belum sepenuhnya dijawab oleh pemerintah.
“UMKM kita punya potensi produksi yang bagus, tapi begitu permintaan pasar meningkat, mereka kewalahan dan tidak mampu memenuhi permintaan tersebut,” kata Junaidi.
Menurutnya, Pemkot perlu lebih jeli melihat kondisi riil di lapangan. Kegagalan dalam memenuhi permintaan pasar bukan semata karena kualitas produk yang rendah, tetapi karena lemahnya sistem produksi dan kurangnya dukungan teknologi serta tenaga kerja terampil.
Masalah kedua yang disoroti adalah pemasaran. Produk lokal yang berkualitas tidak selalu mampu menembus pasar lebih luas.
“Sayang kalau produknya bagus tapi tidak tahu bagaimana memasarkannya. Di sinilah peran pendampingan pemerintah sangat penting,” tegasnya.
Tak kalah penting adalah soal permodalan. Junaidi mendorong agar Pemkot tidak hanya fokus pada bantuan modal tunai, tetapi juga bantuan berbentuk alat produksi sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.
“Misalnya usaha bengkel, ya bantu dengan alat bengkel. Kalau usaha makanan instan, bantu pengemasan dan alat produksi. Bantuan modal harus lebih kontekstual,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Pemkot juga perlu menyiapkan sistem pemasaran berkelanjutan, tidak cukup hanya memberi pelatihan atau modal.
“Tanpa pemasaran yang efektif, bantuan modal dan pendampingan hanya akan jadi proyek jangka pendek. Harus ada strategi jangka panjang,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan