Gubernur Serly Tjoanda Tekankan Transparansi Dana BOS dan BOSDA untuk Pendidikan Gratis

TERNATE,  SerambiTimur – Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berupaya mewujudkan program pendidikan gratis yang dicanangkan Gubernur Serly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Sebagai bagian dari program kerja 100 hari, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta BOSDA di Ballroom Said Bela Hotel, Sabtu (22/3/2025).

Gubernur Maluku Utara, Serly Tjoanda, dalam sambutannya menegaskan bahwa pendidikan gratis harus terjangkau dan berkualitas. Karena itu, Pemprov Malut akan memberikan dukungan melalui alokasi Dana BOSDA bagi sekolah-sekolah di wilayahnya.

“Kami ingin memastikan pendidikan gratis benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan Dana BOS dan BOSDA harus lebih transparan dan efektif,” ujar Serly di hadapan 419 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara.

Sebagai langkah menuju transparansi, ia menginstruksikan agar pengelolaan Dana BOS tahun 2025 dilakukan melalui sistem digital.

“Semua dana yang masuk dan keluar harus tercatat dengan jelas melalui aplikasi berbasis digital. Dengan ini, kita bisa memastikan anggaran pendidikan dikelola secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Serly juga menekankan pentingnya pembaruan data sekolah secara berkala, termasuk jumlah siswa, jurusan, hingga jumlah guru.

“Data yang akurat akan menjadi dasar perencanaan peningkatan mutu pendidikan, termasuk perbaikan sarana prasarana serta akreditasi sekolah,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia meminta agar penggunaan Dana BOS dan BOSDA benar-benar tepat sasaran.

“APBD adalah hak rakyat. Kita semua dibayar oleh negara untuk mengelola hak tersebut, dan pengelolaan anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Ke depan, Pemprov Malut berencana memasang sistem Starlink di SMA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara untuk meningkatkan akses komunikasi dan mempercepat pelaporan data sekolah ke Dikbud.

“Kolaborasi antara guru, kepala dinas, dan pemerintah daerah sangat penting. Dengan sinergi yang baik, peningkatan kualitas pendidikan bisa terwujud,” pungkasnya.