TERNATE, SerambiTimur – Program sekolah gratis di Maluku Utara terus digenjot, namun kesejahteraan guru masih menjadi tantangan besar. Dari sekitar 5.000 guru SMA/SMK sederajat di provinsi ini, 3.000 di antaranya belum tersertifikasi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Malut, Dr. Abubakar Abdullah, menyebutkan bahwa proses sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) belum berjalan maksimal.
“Guru yang sudah tersertifikasi baru sekitar 2.000 orang, sementara sisanya masih menghadapi berbagai kendala,” ujar Abubakar dalam kegiatan Ramadhan Expo Pemuda Muhammadiyah di Ternate, Rabu (19/3/2025).
Ia menjelaskan bahwa sertifikasi hanya diperuntukkan bagi guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) atau guru tetap yayasan (GTY). Sementara itu, guru tidak tetap (GTT) sulit memenuhi syarat karena tidak memiliki SK GTY.
“Banyak guru juga belum berkualifikasi S1 atau D-IV, bahkan ada yang sudah memasuki usia pensiun. Ini menjadi faktor utama yang menghambat sertifikasi,” tambahnya.
Menurut Abubakar, sertifikasi bukan hanya soal legalitas, tetapi juga terkait dengan peningkatan kesejahteraan guru melalui Tunjangan Profesi Guru (TPG).
“Kami berupaya agar para guru bisa mendapatkan sertifikasi karena ini akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan di Maluku Utara,” jelasnya.
Selain itu, Abubakar mengakui adanya perbedaan sistem pembiayaan antara guru negeri dan swasta. Guru di sekolah negeri, baik PNS maupun PPPK, dibiayai oleh negara sesuai regulasi. Sementara guru di sekolah swasta bergantung pada perjanjian kerja dengan yayasan masing-masing.
“Kesejahteraan guru menjadi prioritas kami karena pendidikan gratis tidak akan berjalan tanpa guru yang sejahtera,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan