Menu

Mode Gelap

Daerah · 29 Jun 2024 14:33 WIT ·

Tolak Hasil Musyawarah II, CEO MBG Di Kukuhkan Sebagai Presiden Joker.


 Tolak Hasil Musyawarah II, CEO MBG Di Kukuhkan Sebagai Presiden Joker. Perbesar

SeramTimur Ternate –  Di duga syarat kepentingan pada musyawara jaringan komunitas Soker, sejumlah pengurus Jaringan Komunitas Joker Maluku Utara mendeklarasikan dukungan kepada Munawir Yakub sebagai Presiden Joker Maluku Utara periode 2024-2027.

Deklarasi digelar di Warung Kopi Soccer, Jalan Jacub Mansur, Kelurahan Kamlung Pisang, Ternate Tengah, Sabtu dini hari, 29/6.

Pembacaan Deklarasi tentang adanya dualisme kepengurusan Joker periode 2024-2027 dibacakan oleh Sartono Halek, lalu diikuti oleh puluhan peserta yang hadir dalam kegiatan itu.

“Kami pengurus Joker Malut menolak hasil musyawarah II karena dianggap syarat kepentingan,” ujar Sartono membacakan isi deklarasi.

Sartono mengatakan deklarasi ini sekaligus mengukuhkan Munawir Yakub sebagai Presiden Joker Malut.

Sosok Munawir Yakub sapaan akrab Kocen yang juga sebagai Chief Executive Officer (CEO) Media Brindo Grup (MBG), ini sangat layak memimpin Joker tiga tahun mendatang.

“Kami pengurus Joker Malut dengan sungguh-sungguh mengawal dan membuat program kerja berdasarkan AD-ART komunitas,” katanya.

Menurut Sartono, dilaksanakannya deklarasi penolakan hasil Musyawarah II Joker Maluku Utara didasari beberapa alasan dan pertimbangan.

Salah satunya, pelaksanaan Musyawarah ke-II Joker Maluku Utara dianggap catat karena tidak memenuhi syarat forum 50 plus 1. Juga adanya syarat kepentingan yang akan bermuara pada dugaan politik praktis.

“Ini ikhtiar yang kami wanti-wanti dan tidak inginkan bersama,” tandasnya.

Dewan Senior Zainal Ilyas merespon baik langkah pengurus yang mendeklarasikan mendukung Munawir Yakub. “Bagi saya tidak masalah. Biarkan saja,” katanya.

Menurutnya, keputusan pengurus 50 plus 1 yang membentuk poros baru untuk mengukuhkan Munawir tidak sama sekali bertujuan dualisme, namun lebih pada langkah antisipasi mengakomodir seluruh kepengurusan.

“Kita tidak menginginkan adanya dualisme. Penolakan mereka wajar-wajar saja,” terangnya.(**)

Artikel ini telah dibaca 17 kali

badge-check

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Walikota Luruskan Anggaran Setda: Bukan Anggaran Pribadi, Sisa Dana Kembali ke Kas Daerah

10 Juni 2026 - 11:16 WIT

Walikota Tidore: Dua Unit Mobil Bukan Beli Tunai, Dilanjutkan Kredit dan Baru Lunas Akhir 2025

10 Juni 2026 - 09:26 WIT

Anggaran Tiket dan Hotel Sekda Tidore Capai Rp 8,6 Miliar: Pemborosan Mengerikan di Tengah Keterbatasan Daerah

10 Juni 2026 - 03:00 WIT

Transparansi Harta Pejabat Dipertanyakan: Walikota Tidore Tersandung Mobil Mewah dan Pajak Mati

9 Juni 2026 - 22:29 WIT

NHM Tanam 40 Pohon Buah, Serukan Aksi Iklim di Gosowong

9 Juni 2026 - 10:02 WIT

Kades Tahane Tegaskan Jalan Panaburu Dibangun Tanpa APBD, Murni Kekuatan Masyarakat dan Swasta

8 Juni 2026 - 21:45 WIT

Trending di Daerah