JAKARTA, Serambitimur.id - Wali Kota Ternate sekaligus Wakil Ketua II Pengurus Pusat APEKSI, Tauhid Soleman, mengemukakan temuan serius terkait melambatnya pembentukan Peraturan Daerah di kota‑kota se‑Indonesia saat Dialog Nasional BULD DPD RI di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Menurutnya rendahnya realisasi Propemperda bukan berasal dari kemauan pemerintah daerah yang lemah, melainkan krisis kapasitas kelembagaan serta beban regulasi dari pemerintah pusat.
Dalam pemaparannya, APEKSI membeberkan data empiris hasil inventarisasi sejumlah kota anggota yang menunjukkan tren memprihatinkan pada realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Pada tahun 2025 realisasi pencapaian hanya 49,5 persen atau 51 dari 103 Raperda, lalu merosot tajam hingga pertengahan November 2026 menjadi sekitar 31,1 persen.
“Selain itu, pembahasan regulasi kerap menumpuk di Triwulan IV (back‑loaded) yang berisiko menurunkan kedalaman telaah substansi. Persoalan kesenjangan implementasi (regulatory lag) juga menjadi hambatan nyata, di mana banyak Perda yang telah diundangkan belum beroperasi optimal karena Peraturan Kepala Daerah (Perkada) pelaksana terlambat terbit,” ungkapnya.
Evaluasi pasca‑legislasi (ex‑post review) pun tercatat masih sangat minim, yakni baru sekitar 11 persen Perda berlaku yang dievaluasi sejak tahun 2025.
Empat Hambatan Utama Regulasi Daerah
Berdasarkan kajian APEKSI, terdapat empat titik hambatan utama yang menghimpit pemerintah kota dalam membentuk regulasi yang efektif:
1. Volatilitas Regulasi Pusat Tanpa Peringatan Dini (Early Warning): Kebijakan pusat terutama di sektor Pajak Retribusi Daerah (PDRD), Barang Milik Daerah (BMD), penataan perangkat daerah, hingga penyesuaian pidana kerap berubah cepat tanpa informasi resmi memadai. Pemerintah kota selama ini hanya mengandalkan jalur informal seperti grup WhatsApp Kepala Bagian Hukum atau media massa.
2. Rantai Birokrasi Berlapis dan Disparitas Harmonisasi: Proses harmonisasi, fasilitasi Gubernur, hingga evaluasi Kemendagri berjalan panjang tanpa standar waktu baku yang mengikat. Padahal beban harmonisasi daerah didominasi Rancangan Perkada yang mencapai puluhan dokumen per tahun.
3. Defisit SDM Perancang dan Anggaran Terfragmentasi: Mayoritas kota mengalami krisis tenaga fungsional perancang perundang‑undangan, bahkan beberapa kota tidak memilikinya sama sekali meski mengajukan puluhan Raperda/Raperkada. Kondisi ini diperparah minimnya anggaran siklus legislasi serta ketiadaan tenaga ahli hukum di DPRD.
4. Beban Mandat Baru Tanpa Kejelasan Fiskal (Unfunded Mandates): Kewajiban pembentukan kelembagaan atau program baru dari pusat sering dibebankan kepada daerah tanpa diimbangi skema pendanaan transfer pusat yang memadai.
APEKSI melalui Wali Kota Ternate menyodorkan enam Pilar Reformasi Legislasi untuk dikawal bersama BULD DPD RI dan Pemerintah Pusat:
1. Peringatan Dini dan Transisi Wajib: Membangun kanal notifikasi resmi terintegrasi seperti JDIHN untuk kebijakan pusat serta menjamin pedoman teknis terbit bersamaan dengan regulasi induknya.
2. Penyatuan Standar Harmonisasi: Menyelaraskan standar telaah antara Kementerian Hukum, Kemendagri, dan Pemerintah Provinsi dengan batasan waktu maksimal yang mengikat yaitu 7‑10 hari kerja per tahapan.
3. Prinsip Money Follows Function: Memastikan setiap pendelegasian kewenangan atau mandat baru dari pusat disertai kejelasan skema pendanaan bagi daerah.
4. Penguatan Kapasitas dan Model Law: Memberikan afirmasi formasi Jabatan Fungsional Perancang, penyediaan bank templat Perda (model law), serta instrumen evaluasi dampak regulasi yang sederhana.
5. Partisipasi Publik Bermakna: Menyusun panduan baku serta menyediakan platform uji publik daring guna menjaring aspirasi masyarakat secara optimal.
6. Transparansi Pembiayaan Legislasi: Menerapkan standarisasi pos anggaran siklus legislasi yang jelas dan seragam di setiap daerah.
Melalui Dialog Nasional ini, APEKSI menyatakan kesiapan penuh menjadi mitra strategis sekaligus pusat berbagi dokumen model Perda serta praktik baik antar‑kota demi mewujudkan tata kelola pemerintahan perkotaan yang modern, cerdas, dan berkeadilan.
