TERNATE, Serambitimur.id – Dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 34 persen serta nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menembus Rp133 triliun, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda meminta PERHAPI turut mengawal sekaligus memperjuangkan peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan. Hal ini agar ledakan pertumbuhan ekonomi daerah dapat berbanding lurus dengan penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mempercepat pembangunan infrastruktur di Maluku Utara .
Pernyataan tersebut disampaikan Sherly saat menghadiri pembukaan Temu Profesi Tahunan (TPT) ke‑XXXV PERHAPI yang digelar di Gamalama Ballroom Bela Hotel Ternate, Selasa (17‑11‑2026). Dalam paparannya, ia menyoroti kontras antara capaian makro ekonomi yang melesat tinggi dengan penerimaan daerah yang belum optimal .
“Bagaimana PERHAPI membantu kami mentransformasikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini agar berbanding lurus dengan pertumbuhan APBD Maluku Utara melalui dana bagi hasil,” ujar Sherly di hadapan para praktisi, akademisi pertambangan, serta para undangan yang hadir pada kegiatan tersebut .
Penguatan APBD lewat DBH menjadi sangat mendesak lantaran Maluku Utara masih menghadapi kendala besar pada konektivitas wilayah. Berdasarkan data Pemprov Malut, dari total sekitar 1.100 kilometer ruas jalan provinsi, tingkat kemantapan baru mencapai 46 persen. Artinya masih ada sekitar 600 kilometer jalan rusak maupun belum memadai yang harus segera ditangani, disertai kebutuhan pembangunan jembatan hingga pelabuhan di sejumlah wilayah .
Bagi Sherly, infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan urat nadi perekonomian masyarakat Maluku Utara. Sekitar 60 persen warga Maluku Utara bergantung pada sektor pertanian, sedangkan 20 persen lainnya berprofesi sebagai nelayan. Apabila konektivitas wilayah terpenuhi, biaya logistik akan turun, margin keuntungan petani dan nelayan meningkat, sehingga nilai tukar petani serta nelayan menjadi jauh lebih baik .
Lebih lanjut, Sherly mendorong agar multiplier effect dari industri ekstraktif juga dialokasikan untuk hilirisasi sektor non‑tambang. Komoditas unggulan daerah seperti kelapa, cengkih, pala, serta hasil perikanan membutuhkan dukungan infrastruktur dasar dan investasi guna menaikkan nilai tambah produk lokal .
Ia mengingatkan, kejayaan sektor pertambangan harus meninggalkan warisan pembangunan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal, bukan hanya catatan statistik produksi semata. Menurutnya, sepuluh tahun ke depan pertambangan harus dapat dibuktikan telah menghasilkan pajak berupa dana bagi hasil yang dialokasikan untuk pembangunan jalan dan jembatan di seluruh wilayah Maluku Utara .
“Kalau ditanya nanti 10 tahun lagi, apa yang dihasilkan dari hilirisasi tambang di Maluku Utara? Yang dihasilkan adalah eksplorasi ini menghasilkan pajak. Pajak itu namanya dana bagi hasil, dan dana bagi hasil itu dipakai untuk membangun jalan dan jembatan,” pungkas Sherly Tjoanda
