TERNATE, Serambitimur.id — Pemerintah Kota Ternate mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027 senilai Rp 1,06 triliun. Anggaran besar ini difokuskan untuk mendorong pembangunan daerah, mengangkat perekonomian warga, serta meningkatkan mutu pelayanan publik.
Dokumen RAPBD tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang I Tahun 2026 DPRD Kota Ternate, Senin (9/11/2026), yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Kota Ternate.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Rusdi A. IM bersama Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II. Turut hadir Wakil Wali Kota Nasri Abubakar, Sekretaris Daerah, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.
Wali Kota M. Tauhid Soleman menjelaskan, penyusunan anggaran tahun depan sudah mempertimbangkan kondisi perekonomian dunia, nasional, maupun daerah, serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia.
Kebijakan anggarannya pun diarahkan agar pendapatan daerah bisa maksimal, kualitas belanja meningkat, keuangan daerah makin sehat, dan penggunaan dana menjadi lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran.
“Perekonomian Kota Ternate saat ini ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi kendaraan, administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial wajib, serta transportasi dan pergudangan,” ujarnya.
Menurutnya, potensi tersebut akan terus dikembangkan lewat penguatan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, serta memperbaiki konektivitas antarwilayah.
Berdasarkan struktur RAPBD 2027, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp1.064.857.085.651, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp167.819.000.000, pendapatan transfer Rp888.756.365.151, dan pendapatan sah lainnya sebesar Rp8.281.720.500.
Untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah, Pemkot akan meningkatkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, memperbaiki basis data, menumbuhkan kesadaran wajib pajak, serta menggali sumber pendapatan baru yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.061.857.085.651, meliputi belanja operasi Rp962.342.110.670, belanja modal Rp79.514.974.981, dan belanja tidak terduga sebesar Rp20 miliar.
Belanja operasi mencakup kebutuhan pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial. Sedangkan belanja modal ditujukan untuk membangun dan memperbaiki aset serta infrastruktur jangka panjang demi pemerataan pembangunan.
Pemkot juga menyiapkan dana tidak terduga sebesar Rp20 miliar guna mengantisipasi keadaan darurat dan kebutuhan mendesak.
Di sisi pembiayaan, tidak ada penerimaan pembiayaan, namun Pemkot merencanakan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3 miliar untuk penyertaan modal pada PT BPRS Kota Ternate. Dana ini bertujuan memperkuat permodalan sekaligus mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha produktif.
Dengan komposisi tersebut, RAPBD 2027 mencatat surplus sebesar Rp3 miliar, yang seluruhnya dialokasikan untuk menutup pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah.
“Surplus tersebut dialokasikan secara utuh untuk menutup pengeluaran pembiayaan, sehingga struktur anggaran tetap berada dalam koridor pengelolaan keuangan yang seimbang, tertib, terukur, dan bertanggung jawab,” tegas Tauhid.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Ternate Rusdi A. IM mengingatkan agar penyusunan RAPBD 2027 mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026, dan tetap selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
Ia berharap pemerintah daerah lebih selektif menentukan program pembangunan, dengan memprioritaskan layanan dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Penyampaian RAPBD ini merupakan tahap awal pembahasan antara DPRD dan pemerintah kota sebelum anggaran tahun 2027 resmi ditetapkan menjadi peraturan daerah.
