Inflasi Malut Tertinggi Nasional, Sherly Pimpin Rakor Pengendalian dan Digitalisasi

TERNATE, SerambiTimur- Inflasi Maluku Utara tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional. Menghadapi situasi tersebut, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos memimpin langsung rapat tingkat tinggi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Jumat (13/2/2026), di ruang rapat utama Kantor Gubernur Maluku Utara.

Rapat tersebut difokuskan pada langkah konkret pengendalian inflasi serta antisipasi lonjakan harga menjelang Ramadan dan Idulfitri.

Inflasi 1,48 Persen, IHK Naik 8,79 Persen

Data Januari–Februari 2026 menunjukkan inflasi Maluku Utara mencapai 1,48 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) naik hingga 8,79 persen. Angka ini menempatkan Malut sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi di Indonesia.

Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain ikan segar, bawang merah, daging ayam, dan telur ayam ras. Faktor cuaca ekstrem serta ketergantungan pasokan dari luar daerah menjadi pemicu dominan.

“Inflasi bukan sekadar angka di laporan. Di baliknya ada kesejahteraan rakyat yang harus kita jaga. Saya instruksikan OPD keluar dari rutinitas dan segera hadirkan solusi konkret,” tegas Sherly.

Strategi Pengendalian: Cold Storage hingga Swasembada Ayam

Untuk menjaga stabilitas harga ikan, Pemprov mengoptimalkan fasilitas cold storage berkapasitas 100 ton dan menargetkan perluasan hingga 200 ton tahun ini. Gubernur juga mengeluarkan larangan penjualan stok ikan ke luar daerah saat musim ombak tinggi.

Dinas Pertanian diminta mengaktifkan kembali sentra produksi bawang merah di Topo, Kota Tidore. Selain itu, pembangunan pabrik peternakan di Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Halmahera Timur digalakkan guna mewujudkan swasembada daging ayam dan telur.

Pemerintah juga merencanakan pembangunan 30 titik Kampung Nelayan Merah Putih serta penambahan kuota BBM melalui SPBUN untuk menekan biaya operasional nelayan.

Program Khusus Ramadan

Menjelang Ramadan, Pemprov bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara dan Badan Pangan Nasional menjalankan sejumlah program:

• Gerakan Pangan Murah (GPM) terintegrasi selama Safari Ramadan, dengan paket senilai Rp200 ribu dijual Rp50 ribu.
• Kios Sigap Pangan (KSP) beroperasi minimal delapan kali per bulan.
• Subsidi ongkos angkut menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

Kepala Perwakilan BI Malut, Handi Susila, merekomendasikan perluasan GPM ke seluruh 10 kabupaten/kota dan pengawasan distribusi bersama Tim Saber Pangan.

Rapat dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Sekda Samsuddin Abdul Kadir, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, serta anggota TPID dan TP2DD.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dengan koordinasi kuat dan cuaca membaik, semoga masyarakat dapat menjalankan puasa dengan beban pangan lebih ringan,” tutup Sherly.