TERNATE, SerambiTimur – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyampaikan kritik yang terarah dan konstruktif dalam Forum Kepala Daerah (Kada) se-Maluku Utara yang digelar Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Bappeda, di Ballroom Gamalama Bela Hotel, Ternate, Rabu (17/12/2025).
Forum yang dipimpin langsung Gubernur Maluku Utara Sherly Laos bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe ini dihadiri para bupati dan wali kota, kepala Bappeda kabupaten/kota, serta pimpinan OPD strategis, di antaranya Dinas PUPR, Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian, UMKM, Dukcapil, dan instansi teknis lainnya.
Agenda utama forum adalah mengevaluasi capaian program pembangunan tahun 2025 sekaligus menyusun arah perencanaan pembangunan tahun 2026, sebagai dasar sebelum pembahasan teknis dalam Musrenbang dan rapat koordinasi lanjutan.
Mewakili Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo menyoroti waktu pelaksanaan evaluasi yang dinilai terlambat. Menurutnya, evaluasi seharusnya dilakukan pada awal triwulan IV, mengingat APBD kabupaten/kota untuk tahun 2026 telah disahkan.
“Jika evaluasi dilakukan di akhir tahun, hasilnya berisiko kehilangan relevansi dan hanya bisa menjadi masukan untuk perencanaan tahun 2027,” ujar Ismail.
Selain soal waktu, Ismail juga menekankan pentingnya transparansi keberpihakan APBD Provinsi Maluku Utara terhadap kabupaten/kota. Ia secara khusus meminta kejelasan terkait status jalan Payahe–Dehepodo, yang merupakan ruas vital bagi konektivitas wilayah Tidore Kepulauan dan menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Sejak pergantian kepemimpinan hingga masa pemerintahan Ibu Sherly, status jalan ini belum jelas. Karena itu, paparan terbuka mengenai arah alokasi APBD provinsi sangat dibutuhkan,” katanya, seraya berharap APBD Provinsi 2026 dapat memprioritaskan penyelesaian ruas tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sherly Laos menyatakan sependapat. Ia memastikan bahwa ke depan rapat evaluasi akan dijadwalkan pada awal triwulan IV agar hasilnya dapat langsung diakomodasi dalam APBD berjalan.
“Terkait jalan Payahe–Dehepodo, kami pastikan akan menjadi prioritas pembangunan pada APBD Provinsi 2026,” tegas Sherly.
Dalam kesempatan itu, Sherly juga memaparkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2025 mencapai Rp195 miliar, yang dibagikan kepada 10 kabupaten/kota masing-masing sebesar Rp18 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp10 miliar telah ditransfer, sementara Rp8 miliar sisanya akan disalurkan pekan ini, ditambah Rp10 miliar pada Desember sebagai bagian dari alokasi tahun 2026.
Tinggalkan Balasan