TERNATE, SerambiTimur — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Prof. Abdul Mu’ti, memberikan apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam mempercepat program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan. Apresiasi tersebut disampaikan dalam agenda silaturahmi hybrid bersama pendidik SMA, SMK, dan SLB se-Maluku Utara yang dipusatkan di SMAN 4 Ternate, Sabtu (13/12/2025).
Prof. Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan tidak semata-mata berfokus pada transfer ilmu, melainkan transformasi keterampilan dan nilai. Menurutnya, pendidikan berperan penting dalam membangun peradaban bangsa, meningkatkan kompetensi, serta menjamin kesejahteraan guru. Ia juga menekankan pentingnya penguatan karakter, pembelajaran mendalam, dan peningkatan kualitas literasi di tengah tantangan konten digital yang kurang edukatif.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pendidikan di Maluku Utara saat ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah. Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran revitalisasi pendidikan sebesar Rp92,035 miliar untuk 75 satuan pendidikan, terdiri atas 35 SMA, 33 SMK, dan 7 SLB.
“Revitalisasi ini bukan hanya pembangunan fisik, tetapi investasi jangka panjang bagi masa depan anak-anak Maluku Utara,” ujar Sherly.
Selain revitalisasi, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga memprioritaskan digitalisasi pendidikan, termasuk penanganan sekitar 80 titik sekolah yang belum terjangkau jaringan internet. Dukungan APBD turut dialokasikan untuk operasional sekolah di wilayah dengan tantangan geografis.
Sherly menegaskan bahwa pendidikan negeri di Maluku Utara bersifat inklusif dan bebas biaya, tanpa pungutan uang sekolah maupun komite. Peningkatan kualitas guru juga menjadi fokus, dengan rencana penambahan dukungan bagi guru honorer, beasiswa, dan penguatan kompetensi pada 2026.
Ke depan, cakupan revitalisasi pendidikan akan meningkat signifikan, dari 226 unit sekolah pada 2025 menjadi 785 unit pada 2026, meliputi SD, SMP, PAUD, PKBM, serta rencana pembukaan SMA Terbuka untuk menjangkau wilayah terpencil.
Silaturahmi tersebut menegaskan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di Maluku Utara.
Tinggalkan Balasan