Ternate, Serambitimur.com- Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) mengalihkan fokus ke penguatan pangan lokal sebagai respons darurat atas ancaman kerawanan pangan yang melanda 49 kecamatan. Langkah ini diambil setelah peringatan resmi dari Anggota DPD RI Malut, Dr. Graal Taliawo.
Kepala Dinas Pertanian Malut, Asrul Gailea, mengonfirmasi bahwa 85% konsumsi beras provinsi ini masih bergantung pada pasokan dari luar, terutama Jawa dan Sulawesi. Kondisi ini dinilai sangat rentan mengingat hanya dua kabupaten, Halmahera Timur dan Halmahera Utara, yang menjadi lumbung beras lokal dengan kapasitas terbatas.
Strategi utama yang akan dijalankan adalah dengan menggenjot produksi tanaman pangan lokal non-beras, seperti ubi jalar, ubi kayu (kasbi), sagu, dan pisang. Tanaman ini dipilih karena adaptif dengan kondisi tanah dan iklim Malut, serta telah menjadi bagian dari tradisi konsumsi masyarakat, seperti yang masih dipraktikkan warga Desa Sowoli di Haltim.
Untuk mempercepat implementasi, Dinas Pertanian akan segera menyelenggarakan Musrenbang Pertanian Khusus guna menyinkronkan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Rapat khusus ini bertujuan merumuskan peta jalan ketahanan pangan 2026 yang terintegrasi dengan Visi Maluku Utara Bangkit.
Tinggalkan Balasan