Aspirasi dari Desa ke Paripurna: DPRD Malut Laporkan Hasil Reses ke Pemprov

SOFIFI, SerambiTimur – Pagi itu, Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku Utara tampak lebih hidup dari biasanya. Para legislator duduk rapi di kursi masing-masing, membawa berkas laporan dan catatan hasil pertemuan mereka dengan warga selama reses 9–22 Mei.

Di podium, Wakil Ketua DPRD Husni Bopeng membuka paripurna dengan tegas namun tenang. Ia mengingatkan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin, melainkan jembatan yang menghubungkan suara masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

“Laporan hasil reses ini akan kami sampaikan kepada Wakil Gubernur sebagai bahan masukan pokok-pokok pikiran DPRD dan penyusunan APBD,” ucapnya.

Sejalan dengan amanat PP Nomor 12 Tahun 2018, reses menjadi wadah bagi anggota DPRD untuk menjemput aspirasi masyarakat langsung di dapil mereka masing-masing. Dari desa hingga kota, dari kelompok nelayan hingga para guru di pelosok, berbagai keluhan dan harapan dititipkan kepada para wakil rakyat.

Aspirasi yang Menggema dari Lapangan

Dari laporan yang dibacakan, terlihat jelas masih banyak kebutuhan dasar yang menunggu sentuhan pemerintah. Fasilitas ibadah di sejumlah desa membutuhkan renovasi, UKM kesulitan mendapatkan bantuan modal, dan jalan-jalan penghubung belum sepenuhnya memadai.

Di sekolah-sekolah, kekurangan guru dan minimnya fasilitas belajar juga menjadi sorotan. Begitu pula sektor pertanian dan perikanan yang membutuhkan alsintan, bibit, hingga kapal untuk nelayan.

“Semua aspirasi ini adalah amanat masyarakat yang harus kami perjuangkan,” tegas Husni.

Laporan itu kemudian diserahkan secara resmi kepada Wakil Gubernur sebagai bahan penyusunan RKPD dan rencana anggaran pembangunan daerah. Husni meminta setiap komisi mengawal agar aspirasi tersebut tidak hanya berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi program nyata.

Sebelum mengetuk palu penutup, Husni menyampaikan harapannya. “Semoga pemerintah provinsi dapat menyerap seluruh hasil reses dari setiap dapil, agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.”

Di luar ruang rapat, sejumlah anggota dewan tampak kembali menatap catatan mereka—seakan mengingat wajah-wajah masyarakat yang menitipkan harapan. Paripurna hari itu bukan sekadar formalitas, melainkan perjalanan panjang dari suara rakyat menuju meja kebijakan.