Menu

Mode Gelap

Daerah · 28 Okt 2025 10:55 WIB ·

Promosi Pejabat Gagal Dongkrak PAD, Janji Meritokrasi Wali Kota Ternate Dipertanyakan


 Muamil Sunan Perbesar

Muamil Sunan

Ternate, SerambiTimur — Janji Wali Kota Ternate untuk menerapkan sistem promosi jabatan berbasis kinerja kembali menuai tanda tanya besar. Promosi Mochtar Hasim, mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), dinilai bertolak belakang dengan semangat meritokrasi yang digaungkan Pemerintah Kota Ternate.

Selama menjabat di Dishub, kinerja Mochtar dinilai jeblok. Data menunjukkan capaian retribusi parkir hanya 14,11 persen dari target Rp5 miliar. Kondisi ini menimbulkan kritik tajam karena posisi baru yang ditempati Mochtar justru merupakan instansi strategis yang mengelola seluruh pendapatan daerah.

Akademisi Universitas Khairun Ternate, Dr. Muamil Sunan, menilai promosi tersebut sebagai bentuk inkonsistensi kepemimpinan.

“Pejabat yang gagal mencapai target PAD seharusnya dievaluasi, bukan dipromosikan. Kalau yang tidak berprestasi justru diberi jabatan strategis, di mana letak keadilannya bagi ASN yang bekerja keras?” ujarnya.

Muamil juga meragukan transparansi Uji Kompetensi (Ukom) yang disebut menjadi dasar pengangkatan pejabat. Ia menilai proses itu hanya menjadi formalitas untuk menutupi penunjukan berdasarkan kepentingan politik atau kedekatan pribadi.

“Kalau Ukom hanya pemanis, bukan instrumen objektif, maka yang lahir bukan meritokrasi, tapi loyalitas semu,” tegasnya.

Menurutnya, praktik seperti ini bisa merusak tatanan birokrasi dan menurunkan moral aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja dengan integritas.

“Kalau pejabat naik karena kedekatan, bukan prestasi, maka ASN akan berhenti berkompetisi secara sehat. Ini bahaya untuk reformasi birokrasi,” imbuh Muamil.

Publik pun mendesak Pemerintah Kota Ternate untuk membuka hasil Ukom dan dasar pertimbangan promosi jabatan tersebut. Ketiadaan transparansi hanya akan memperdalam ketidakpercayaan publik, terutama terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini stagnan.

“Janji Wali Kota untuk mengangkat pejabat berdasarkan kinerja kini terasa seperti slogan kosong,” pungkas Muamil.

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Enam Petinju Malut Tembus Final Kejurnas Tinju 2025, Peluang Juara Umum di Depan Mata

29 Oktober 2025 - 00:11 WIB

Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD Malut: Ketua DPRD Ikbal Ruray Penuhi Panggilan Kejati, Pilih Bungkam Usai Diperiksa

29 Oktober 2025 - 00:01 WIB

Kasus Tunjangan DPRD Malut: Wakil Ketua DPRD Kuntu Daud Diperiksa Kejati Selama 5 Jam

28 Oktober 2025 - 23:47 WIB

Sidang Kasus Pemasangan Patok PT WKS: Dua Ahli Ungkap Unsur Pidana dan Izin Kawasan Hutan

28 Oktober 2025 - 18:52 WIB

Sufari Bangga Kejari Halbar Berani Bongkar Korupsi “Welcome to Halbar”

28 Oktober 2025 - 16:36 WIB

Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kapolda Malut Silaturahmi ke Kajati Sufari

28 Oktober 2025 - 16:21 WIB

Trending di Hukum & Kriminal