Riyanda Barmawi (foto linkedIn)
JAKARTA, SerambiTimur – Direktur Eksekutif Anatomi Pertambangan Indonesia (API), Riyanda Barmawi, menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan aktivitas pertambangan ilegal di seluruh Indonesia.
Menurut Riyanda, langkah Presiden untuk menyelamatkan potensi kekayaan negara bernilai ratusan triliun rupiah harus diapresiasi dan dijadikan momentum penting untuk reformasi sektor pertambangan nasional.
“Langkah Presiden untuk menertibkan tambang ilegal adalah keputusan berani yang patut didukung semua pihak. Negara harus hadir, karena praktik ini bukan hanya merugikan secara ekonomi, tapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8), menegaskan pemerintah akan menyelamatkan sedikitnya Rp300 triliun potensi kekayaan negara dari praktik tambang ilegal. Ia menyebut sedikitnya 1.063 titik tambang ilegal telah terdeteksi aparat.
Riyanda menegaskan pernyataan Presiden harus segera ditindaklanjuti. Menurutnya, penertiban tambang ilegal tidak boleh berhenti pada seruan, melainkan diikuti dengan tindakan konkret, mulai dari penutupan tambang, proses hukum terhadap pelaku, hingga pemulihan lingkungan.
Ia juga menyinggung kasus PT Wana Kencana Mineral (WKM) di Maluku Utara sebagai contoh lemahnya pengawasan. Perusahaan ini diduga melakukan aktivitas pertambangan nikel tanpa izin resmi.
“Kasus WKM adalah gambaran nyata lemahnya pengawasan. Jika praktik semacam ini dibiarkan, kerugian negara akan semakin besar,” tegasnya.
Riyanda menutup dengan menegaskan bahwa sektor pertambangan memiliki potensi strategis, namun tanpa tata kelola transparan, akuntabel, dan adil, sektor ini hanya akan jadi lahan subur praktik ilegal.
Tinggalkan Balasan