TERNATE, SerambiTimur- Pelantikan 43 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Ternate menyisakan polemik. Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, mengungkapkan kekecewaannya karena tidak dilibatkan sama sekali dalam proses penentuan kabinet.
Dalam keterangannya kepada SerambiTimur, Minggu (6/10/2025), Nasri menyebut bahwa pelantikan tersebut semestinya menjadi hasil koordinasi bersama antara dirinya dan Wali Kota M. Tauhid Soleman, sebagai pasangan kepala daerah yang sama-sama memiliki tanggung jawab moral terhadap arah pemerintahan.
“Walaupun pelantikan itu hak prerogatif Wali Kota, setidaknya dalam menentukan kabinet Tauhid–Nasri, saya dimintai pertimbangan. Karena pemerintahan ini dibangun dari kerja sama, bukan satu arah,” ujarnya.
Ia menyesalkan bahwa komitmen kebersamaan yang dibangun sejak awal pemerintahan kini mulai pudar, seolah “diracuni oleh bisikan-bisikan kepentingan.”
“Saya sangat berharap kebersamaan ini tetap terjalin sampai akhir masa jabatan. Tapi realitasnya, komitmen itu mulai diracuni kepentingan,” tegasnya.
Menurut Nasri, pemerintahan yang ideal harus berjalan berdasarkan asas meritokrasi dan profesionalisme, bukan karena kedekatan atau kepentingan politik kelompok tertentu.
“Kalau kabinet disusun secara terbuka dan bersama, stigma negatif masyarakat bisa kita tepis. Pemerintahan ini akan terlihat solid,” ujarnya.
Nasri menegaskan, dirinya tidak ingin masyarakat kembali menilai pemerintahan Tauhid–Nasri seperti periode sebelumnya yang dianggap sarat kepentingan. “Saya tidak dilibatkan sama sekali dalam pelantikan ini,” pungkasnya.
Pernyataan terbuka Nasri ini memunculkan tanda tanya besar soal soliditas pemerintahan Tauhid–Nasri yang baru saja memulai masa jabatan jilid II. Hingga berita ini diturunkan, pihak Wali Kota belum memberikan tanggapan resmi.
Tinggalkan Balasan