TERNATE, SerambiTimur – Tim Pemenangan Serly–Sarbin Kota Ternate melayangkan peringatan keras kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara menyusul mencuatnya aroma tak sedap di internal birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Isu saling sikut, persaingan tidak sehat, hingga dugaan saling menjatuhkan antarpejabat dinilai mengindikasikan adanya skenario kepentingan terselubung yang dirancang oleh aktor-aktor birokrasi tertentu demi kepentingan jangka panjang.
Ketua Tim Pemenangan Serly–Sarbin Kota Ternate, Amrin M. Taher, menegaskan bahwa dinamika konflik kepentingan yang kini terlihat mengharuskan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda untuk lebih cermat, hati-hati, dan berikhtiar dalam membaca arah birokrasi ke depan.
“Gubernur harus jeli melihat dinamika birokrasi saat ini. Jangan sampai pemerintahan yang baru justru tersandera oleh konflik kepentingan internal,” ujar Amrin.
Ia berharap pemerintahan Serly–Sarbin benar-benar berjalan sesuai semangat transformasi birokrasi menuju good governance, sebagaimana tertuang dalam visi dan misi pasangan tersebut, terutama dalam penerapan prinsip meritokrasi.
Menurut Amrin, komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), transparan, serta akuntabel bukan sekadar jargon kampanye, melainkan harus diwujudkan secara nyata dalam praktik pemerintahan.
“Ini adalah janji politik yang digaungkan selama kampanye Pilgub. Maka wajib dijaga konsistensinya,” tegasnya.
Amrin juga menyoroti proses pengusulan dan pelantikan pejabat eselon III dan IV yang baru saja dilakukan. Ia menilai terdapat indikasi skenario yang diatur oleh aktor-aktor tertentu.
Sebagai relawan dan tim pemenangan yang memiliki tanggung jawab moral, pihaknya mendesak Gubernur Maluku Utara agar bersikap tegas dan tidak terjebak oleh bisikan maupun konflik kepentingan dari pihak-pihak yang haus jabatan dan kekuasaan.
Selain itu, Tim Pemenangan Serly–Sarbin juga menyinggung kebijakan penonaktifan sejumlah pejabat dengan alasan status terperiksa oleh tim internal Inspektorat.
“Kami mendukung penuh kebijakan tersebut, tetapi asas keadilan harus ditegakkan. Jika ada pejabat lain dengan status terperiksa, maka sanksinya juga harus sama,” kata Amrin.
Ia menekankan, ketegasan gubernur sangat diperlukan agar tidak muncul preseden buruk di mata publik Maluku Utara. Pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dinilai menjadi kunci membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Sebagai contoh, Amrin mengungkap adanya pelantikan pejabat yang dinilai memiliki hubungan kekerabatan dalam satu lingkup dinas, di antaranya Risman Iryanto Djafar sebagai Sekretaris Dinas PUPR sekaligus Plt Kadis PUPR, Restuina Irene Djafar sebagai Sekretaris Dinas Perkim, serta Muhammad Abdul Kahar sebagai Kabid Tata Ruang Dinas PUPR yang juga merupakan suami sekaligus ipar dari pimpinan dinas terkait.
“Kondisi seperti ini harus menjadi perhatian serius gubernur agar prinsip meritokrasi tidak sekadar slogan,” pungkas Amrin.
Tinggalkan Balasan