HALTIM, SerambiTimur – Ketua Tim Relawan Sherly-Sarbin for Maluku Utara (SSFM) Kabupaten Halmahera Timur, Renol S.A. Banjar, mendesak Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, untuk melakukan audit atau opname kas di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Malut.
Menurut Renol, langkah ini diperlukan guna memastikan penggunaan anggaran OPD tahun 2023-2024 tepat sasaran serta menghindari kebocoran anggaran yang berpotensi mengarah pada praktik korupsi.
“Gubernur harus berani melakukan opname kas dengan melibatkan lembaga akuntabilitas publik yang independen agar penggunaan anggaran bisa terpantau dengan jelas,” ujar Renol, Sabtu (8/3).
Mantan Sekretaris Partai PKPI Malut itu menilai, jika audit dilakukan secara menyeluruh, maka dapat mendeteksi adanya penyimpangan anggaran. Ia juga mendorong agar pejabat OPD yang tersangkut masalah hukum, terutama terkait dugaan korupsi, segera dinonaktifkan.
“Gubernur dan Wagub harus bersih dari tekanan politik serta tidak tersandera oleh OPD yang bermasalah,” tegasnya.
Renol menambahkan, relawan SSFM tetap mendukung kebijakan efisiensi dan pemangkasan APBD yang dicanangkan pemerintah pusat, serta program 100 hari kerja Gubernur Sherly.
Lebih lanjut, ia menyoroti berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam lima tahun terakhir yang mencerminkan lemahnya tata kelola keuangan daerah, seperti keterlambatan pembayaran tunjangan tenaga kesehatan, Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) ASN Pemprov, hingga utang pihak ketiga yang mencapai Rp111,5 miliar pada delapan OPD.
“Gubernur harus lebih berhati-hati dan memastikan ada langkah konkret dalam menormalisasi keuangan daerah serta menjaga stabilitas fiskal,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan