Menu

Mode Gelap

Daerah · 28 Okt 2025 10:55 WIB ·

Promosi Pejabat Gagal Dongkrak PAD, Janji Meritokrasi Wali Kota Ternate Dipertanyakan


 Muamil Sunan Perbesar

Muamil Sunan

Ternate, SerambiTimur — Janji Wali Kota Ternate untuk menerapkan sistem promosi jabatan berbasis kinerja kembali menuai tanda tanya besar. Promosi Mochtar Hasim, mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), dinilai bertolak belakang dengan semangat meritokrasi yang digaungkan Pemerintah Kota Ternate.

Selama menjabat di Dishub, kinerja Mochtar dinilai jeblok. Data menunjukkan capaian retribusi parkir hanya 14,11 persen dari target Rp5 miliar. Kondisi ini menimbulkan kritik tajam karena posisi baru yang ditempati Mochtar justru merupakan instansi strategis yang mengelola seluruh pendapatan daerah.

Akademisi Universitas Khairun Ternate, Dr. Muamil Sunan, menilai promosi tersebut sebagai bentuk inkonsistensi kepemimpinan.

“Pejabat yang gagal mencapai target PAD seharusnya dievaluasi, bukan dipromosikan. Kalau yang tidak berprestasi justru diberi jabatan strategis, di mana letak keadilannya bagi ASN yang bekerja keras?” ujarnya.

Muamil juga meragukan transparansi Uji Kompetensi (Ukom) yang disebut menjadi dasar pengangkatan pejabat. Ia menilai proses itu hanya menjadi formalitas untuk menutupi penunjukan berdasarkan kepentingan politik atau kedekatan pribadi.

“Kalau Ukom hanya pemanis, bukan instrumen objektif, maka yang lahir bukan meritokrasi, tapi loyalitas semu,” tegasnya.

Menurutnya, praktik seperti ini bisa merusak tatanan birokrasi dan menurunkan moral aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja dengan integritas.

“Kalau pejabat naik karena kedekatan, bukan prestasi, maka ASN akan berhenti berkompetisi secara sehat. Ini bahaya untuk reformasi birokrasi,” imbuh Muamil.

Publik pun mendesak Pemerintah Kota Ternate untuk membuka hasil Ukom dan dasar pertimbangan promosi jabatan tersebut. Ketiadaan transparansi hanya akan memperdalam ketidakpercayaan publik, terutama terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini stagnan.

“Janji Wali Kota untuk mengangkat pejabat berdasarkan kinerja kini terasa seperti slogan kosong,” pungkas Muamil.

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Sidang Kasus Pemasangan Patok PT WKS: Dua Ahli Ungkap Unsur Pidana dan Izin Kawasan Hutan

28 Oktober 2025 - 18:52 WIB

Sufari Bangga Kejari Halbar Berani Bongkar Korupsi “Welcome to Halbar”

28 Oktober 2025 - 16:36 WIB

Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kapolda Malut Silaturahmi ke Kajati Sufari

28 Oktober 2025 - 16:21 WIB

Sumpah Pemuda di Halmahera Tengah: Polisi dan Tukang Ojek Bersatu Dalam Semangat Kebersamaan

28 Oktober 2025 - 15:18 WIB

Pemkot Ternate Gelar Uji Kompetensi Tahap Dua, Sembilan Pejabat Eselon II Masuk Radar Evaluasi

28 Oktober 2025 - 15:09 WIB

Proyek RS Makian Diduga Sarat Korupsi, BPK Temukan Kerugian Rp1,3 Miliar: Kontraktor Aman, Rakyat Dirugikan

28 Oktober 2025 - 14:16 WIB

Trending di Halsel