HALBAR, SerambiTimur– Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, yang merupakan petahana, diduga menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperoleh rekomendasi dari Partai Demokrat pada bulan lalu. Dugaan ini mencuat setelah data menunjukkan adanya aliran dana dari Bagian Umum Perlengkapan dan Keuangan Pemkab Halmahera Barat dari Januari hingga Juli 2024.
Anggaran ini diduga disetujui dan ditandatangani langsung oleh Kepala Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan, James Kose. Berikut beberapa rincian anggaran tersebut:
1.Pada 6 Juni 2024, dana sebesar Rp100 juta diduga digunakan untuk pengambilan rekomendasi Partai Demokrat yang diterima oleh Charles Aniky, ajudan Bupati.
2.Pada 11 Januari 2024, dana Rp6 juta digunakan untuk konsumsi kampanye, dan Rp6 juta lainnya untuk uang saku petugas yang diterima oleh Imelda.
3.Pada 18 dan 23 Januari 2024, dana sebesar Rp20 juta masing-masing digunakan untuk kampanye di Kecamatan Ibu dan Ibu Selatan.
4.Total anggaran yang digunakan pada bulan Januari 2024 tercatat sebesar Rp174 juta, termasuk untuk kebutuhan kampanye dan dugaan “serangan fajar”.
Pada 5 Februari 2024, dana sebesar Rp100 juta kembali dicairkan yang diduga diterima oleh Risto Kose. Beberapa hari kemudian, pada 7 Februari 2024, Rp50 juta dicairkan untuk pengamanan kampanye, dengan penerima diduga Imelda dan Ivan Bailusy. Pada hari yang sama, Rp38 juta digunakan untuk pengadaan kaos partai, diterima oleh Kepala Bagian.
Selain itu, pada 12 Februari 2024, anggaran sebesar Rp200 juta digunakan untuk membiayai saksi Pemilihan Legislatif (Pileg), dan tambahan dana Rp30 juta dicairkan pada 13 Februari untuk keperluan saksi tambahan. Pawai kemenangan Partai Demokrat di Kecamatan Ibu pada 16 Februari 2024 juga disebut-sebut menggunakan anggaran sebesar Rp15 juta dari Bagian Umum.
Selain Demokrat, pengambilan formulir rekomendasi Partai NasDem untuk mendukung pasangan James Uang dan Djufri Muhammad di Pilkada Halbar 2024 juga diduga dibiayai dengan anggaran sebesar Rp30 juta, dicairkan pada 2 Mei 2024.
Saat dikonfirmasi, James Kose, Kepala Bagian Umum Perlengkapan dan Keuangan, tidak merespon panggilan telepon dari wartawan pada Senin (07/10). Sebelumnya, pada Jumat (04/10), James sempat memberikan keterangan bahwa dirinya sedang sibuk dengan kegiatan kunjungan Dubes Inggris.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi atas dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut.
Tinggalkan Balasan