Ternate, SerambiTimur – Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Mukhtar Adam, mengkritik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dinilai keliru menjadikan kemandirian fiskal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai syarat utama pembentukan daerah otonom baru (DOB).
“Ini langkah hoaks Kemendagri. Kebijakan mereka saling bertentangan dan berpotensi memperlambat pembangunan di daerah,” ujar Mukhtar dalam diskusi pelantikan Forum Koordinasi Nasional (Fokornas) di DPR RI, Rabu (11/6/2025).
Mukhtar menyebut Kemendagri menjadikan isu kemandirian fiskal sebagai alat untuk menahan aspirasi pemekaran daerah. Ia meminta DPR RI dan DPD RI tidak terjebak dalam skenario pembatasan yang disusun melalui regulasi DOB.
Menurutnya, membandingkan IPM antar daerah seperti Jawa Barat dan Papua merupakan tindakan yang menyesatkan. “Membandingkan IPM Jawa Barat dengan Papua itu seperti membandingkan Indonesia dengan Norwegia. Tidak proporsional,” tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa perbandingan seperti antara Provinsi Banten (hasil pemekaran Jawa Barat) dan Papua Barat (pemekaran Papua) tidak adil karena berbeda dari segi sejarah, dukungan anggaran, dan kondisi geografis.
Mukhtar mendesak adanya second opinion berbasis sistem dan data yang jujur untuk memperbaiki regulasi DOB. “Harus ada opini pembanding dengan metodologi yang benar agar tidak terjadi ketimpangan kebijakan,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan