Menu

Mode Gelap

Daerah · 11 Mar 2025 11:28 WIT ·

Politik dan Etika di Ujung Tanduk, Golkar Didesak Bertindak


 M. Reza A Syadik Perbesar

M. Reza A Syadik

JAKARTA, SerambiTimur-Maluku Utara kembali diguncang skandal yang mencoreng dunia politik dan institusi kepolisian yang sempat viral beberapa waktu lalu. Dugaan percakapan tak pantas antara Ketua Komisi II DPRD Maluku Utara, Agriati Yulin Mus, dengan Wakapolres Pulau Taliabu, Kompol Sirajuddin, bocor ke publik setelah anak dari Wakapolres, Diny Apriliani, menyebarkan rekaman suara tersebut di media sosial.

Dalam rekaman yang viral, terdengar percakapan bernuansa tidak etis, termasuk pernyataan “Mau mandi lagi nggak pakai baju?” yang diduga dilontarkan dalam konteks yang tidak wajar. Publik pun bereaksi keras, menilai percakapan tersebut telah mencoreng etika pejabat daerah dan aparat penegak hukum.

Menanggapi skandal ini, PB-FORMMALUT JABODETABEK menyatakan bahwa tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi juga masuk dalam ranah amoral. Mereka menuntut Partai Golkar untuk segera bersikap tegas terhadap kadernya, Agriati Yulin Mus.

“Ini bukan sekadar skandal kecil, ini merusak kepercayaan publik! Golkar harus segera bertindak jika tidak ingin citranya makin hancur,” tegas M.Reza A. Syadik selaku koorlap perwakilan PB-FORMMALUT.

Di sisi lain, Kapolda Maluku Utara bertindak cepat dengan mencopot Kompol Sirajuddin dari jabatannya sebagai Wakapolres Pulau Taliabu. Langkah tegas ini mendapat apresiasi luas karena menunjukkan ketegasan kepolisian dalam menjaga marwah institusi.

Namun, publik kini menantikan respons dari Partai Golkar. Apakah Ketua Umum Bahlil Lahadalia akan menindak tegas Agriati Yulin Mus, atau justru membiarkan kasus ini menguap begitu saja? Desakan untuk menerapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Agriati semakin menguat. Jika partai tidak segera bertindak, bukan tidak mungkin citra Golkar di Maluku Utara semakin merosot.

PB-FORMMALUT juga mendesak Badan Kehormatan DPRD untuk mengusut skandal ini hingga tuntas. Mereka menegaskan, jika terbukti melanggar kode etik dan moral, maka sanksi PAW adalah konsekuensi yang paling layak.

“Jika Partai Golkar diam, publik akan menilai mereka melindungi kader yang mencoreng marwah lembaga,” ujar M. Reza.

 

 

Artikel ini telah dibaca 48 kali

badge-check

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

FORMAPAS Malut Desak Gubernur Copot Kepala BAPPENDA

12 Mei 2026 - 18:06 WIT

Pulangnya “Barifola”: Permintaan Terakhir Sang Ibu Kini Terwujud, H. Burhan Abdurahman Beristirahat di Tanah Kelahiran

12 Mei 2026 - 17:11 WIT

Tinju dan Ambisi Ternate: Misi 10 Emas Nasri Abubakar di Porprov Malut

12 Mei 2026 - 13:51 WIT

Kapolres Ternate Pimpin Sertijab Kasat Samapta dan Kapolsek Ternate Utara

11 Mei 2026 - 18:18 WIT

2 WNA 1 WNI Tewas Saat Erupsi Gunung Dukono Halmahera Utara

9 Mei 2026 - 10:31 WIT

Kapolres Halsel Tegaskan Komitmen Tindak Tambang Ilegal di Kubung dan Kusubibi

8 Mei 2026 - 19:37 WIT

Trending di Daerah