TERNATE, SerambiTimur- Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Provinsi Maluku Utara menggelar aksi protes di depan kantor Reserse Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Maluku Utara, Kelurahan Maliaro, Kota Ternate, Selasa (4/2). Aksi ini menyoroti dugaan praktik mafia korupsi yang dinilai belum ditangani serius oleh aparat penegak hukum.
Dalam orasinya, Front Marhaenis Malut menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Tinggi, dan Polda Maluku Utara segera menetapkan tersangka dan menangkap pihak-pihak yang diduga terlibat. Nama-nama yang mereka soroti, antara lain Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula Kamaruddin Mahdi, Bupati Sula Fifian Adeningsi Mus, anggota DPRD Sula Lasidi Leko, serta sejumlah pejabat lainnya.
“Kami mendesak aparat segera memproses hukum para oknum yang terlibat dalam dugaan korupsi ini. Nilainya lebih dari Rp1,1 miliar,” tegas Koordinator Lapangan, Irfandi Norau.
Irfandi menjelaskan bahwa dana tersebut semestinya digunakan untuk pengawasan Dana Desa 2022 di Kabupaten Kepulauan Sula, tetapi tidak disalurkan sebagaimana mestinya. “Tidak ada aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat, meski dana sudah dianggarkan,” ujarnya.
Temuan ini, lanjut Irfandi, didukung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkap adanya kerugian negara. “Kami mendesak penegakan hukum tanpa kompromi. Pelaku harus dicopot dari jabatannya dan diproses hukum,”katanya.
Sebelumnya, kasus ini telah dilaporkan kepada Kapolres Sula dan Reskrim setempat, namun proses penyelidikan dinilai lamban. “Kami sudah menggelar aksi di Sula beberapa waktu lalu, dan Reskrim berjanji akan menggelar perkara,†tambah Irfandi.
Front Marhaenis menegaskan, pengembalian kerugian negara tidak cukup sebagai penyelesaian. Mereka menuntut hukuman tegas bagi para pelaku agar ada efek jera.
Aksi ini mencerminkan sikap tegas GPM Malut dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mendesak agar pemberantasan korupsi di Maluku Utara tidak hanya menjadi wacana.
Tinggalkan Balasan