Ternate, SerambiTimur-Koaslisi Anti Korupsi Maluku utara, meyoroti sejumlah kasus yang melibatkan mantan gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Ganis Kasuba (AGK) sejak ditetapkan sebagai tersangka hingga terdakwa pada tahun 2023.
AGK yang terlibat dalam kasus jual beli jabatan dan mafia perizinan tambang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkomitmen untuk memberantas korupsi ini. Namun, kami menantang sekaligus mendukung KPK untuk mengusut lebih lanjut berbagai kasus Koropsi di wilayah provinsi maluku utara.
Melalui Relesse yang disampaikan koorlap koalisi anti korupsi, M. Reza A S Cq, menyapiakan ada 8 kasus yang menjadi perhatian khusus dan tuntutan untuk diselidiki oleh KPK adalah sebagai berikut:
Dugaan keterlibatan M. Tauhid Suleman, Walikota Ternate, dalam kasus penyertaan modal ke PT Ternate Bahari Berkesan pada 2016 dan kasus Haornas 2018. Dugaan perintah menyetor uang setiap OPD dengan nilai bervariasi untuk kepentingan pembelian mobil pribadi Walikota Kepulauan Tidore dan proyek pembangunan jaringan irigasi Trans Maidi di Kec. Oba Selatan senilai Rp 18 miliar lebih.
Dugaan keterlibatan Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsih Mus, dan Kadis Kesehatan Sula, Suryati Abdullah, dalam kasus korupsi BTT Covid-19 senilai Rp 28 miliar.
Dugaan proyek fiktif 14 unit MCK senilai Rp 2,8 miliar di Kab. Pulau Taliabu.
Dugaan korupsi dalam bentuk pemberian sejumlah uang untuk mempercepat proses pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2017-2018 di Kabupaten Halmahera Timur yang diduga melibatkan Ricky Ch. Richfat, Sekda Halmahera Timur.
Pinjaman Pemda Halmahera Selatan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tahun 2017 senilai Rp 150 miliar yang diduga melibatkan praktik suap ketok palu DPRD senilai Rp 3,5 miliar.
Dugaan korupsi yang menyebabkan mangkraknya mega proyek pembangunan masjid raya Kab. Halmahera Selatan sejak 2016 hingga 2021 yang menggunakan anggaran senilai Rp 109 miliar.
Kasus proyek pembangunan RS Pratama di Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, yang dianggarkan melalui DAK Fisik 2023 senilai Rp 44,3 miliar yang juga mangkrak alias tidak selesai.
Prestasi KPK dalam menangani kasus korupsi pasca penetapan tersangka mantan Gubernur Maluku Utara AGK pada 2023 hingga terdakwa telah membuka kepercayaan publik dalam pemberantasan korupsi di Maluku Utara. Namun, KPK harus tetap mengawasi kasus korupsi lainnya di 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara.
Tinggalkan Balasan