SerambiTimur – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) tengah giat menjalankan program “1.000 Lahan Baru Tanaman Hortikultura” sebagai salah satu upaya konkret untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan daerah. Program ini merupakan bagian dari implementasi visi “Maluku Utara Bangkit” yang diusung oleh Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe.
Baru-baru ini, Dinas Pertanian provinsi telah menyelesaikan kegiatan verifikasi calon petani dan calon lahan (CPCL) di tiga wilayah utama, yaitu Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, dan daratan Oba Sofifi. Dari kegiatan tersebut, tercatat sebanyak 600 petani baru telah direkrut dengan 560 lahan pertanian baru yang berhasil diidentifikasi, mencakup total luas area sekitar 145,55 hektare.
“Program ini sebenarnya merupakan penambahan dari lahan-lahan yang sudah ada. Kami tetap memelihara lahan yang ada, namun juga berupaya membuka lahan baru sebagai bagian dari ekspansi,” jelas Plt. Kepala Dinas Pertanian Malut, Asrul Gailea, dalam keterangannya di Bela Hotel, Ternate, Kamis (25/4/2025).
Terdapat sepuluh komoditas unggulan yang menjadi fokus pengembangan pada tahun 2025, di antaranya tomat, bawang merah, cabai keriting, cabai rawit, terong, dan jagung manis.
Yang membedakan program ini dari sekadar bantuan biasa adalah pendekatan penyertaannya. Setiap petani yang terdaftar tidak hanya menerima paket bantuan lengkap berupa bibit, mulsa, ajir, pupuk, dan pestisida, tetapi juga mendapatkan pendampingan intensif dari dinas pertanian. Pendampingan ini menyertai petani mulai dari tahap CPCL, pembibitan, penanaman, hingga pascapanen.
“Harapan kami, keuntungan dari hasil panen nantinya bisa diputar kembali oleh petani untuk pembelian bibit secara mandiri di masa depan,” tambah Asrul.
Ke depan, program ini rencananya akan diperluas ke seluruh delapan kabupaten dan kota di Maluku Utara. Tahap awal perluasan akan dimulai dari Kepulauan Sula, Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Halmahera Timur.
Program “1.000 Lahan Baru” ini pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan pangan lokal. Asrul Gailea menekankan bahwa ini bukan sekadar program pertanian semata, melainkan sebuah gerakan kemandirian.
“Harapannya, petani ke depan bisa berdiri sendiri, dan kita juga membuka kesempatan bagi petani-petani baru lainnya,” pungkasnya. Program ini sejalan dengan komitmen pemerintahan Gubernur Sherly Laos untuk menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi Maluku Utara yang berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan