Kabar Gembira dari Haltim: Pemkab Siapkan Kenaikan Gaji untuk Honorer dan PPPK di Wilayah Terpencil

HALTIM –

Suasana aula kantor Bupati Halmahera Timur, Senin (20/10/2025), mendadak riuh penuh haru. Ratusan tenaga honorer dan PPPK baru saja menerima SK pengangkatan tahap II, disertai kabar menggembirakan dari Sekretaris Daerah Haltim, Ricky Chairul Richfat: pemerintah daerah berencana menaikkan gaji dan menambah tunjangan bagi mereka yang bertugas di wilayah terpencil.

“Ini kabar baik, tapi masih tahap rancangan,” ujar Ricky disambut tepuk tangan para tenaga honorer yang hadir.

Kabar ini menjadi angin segar, terutama bagi pegawai yang bertugas di Kecamatan Wasile Utara dan Maba Utara — wilayah yang dikenal sulit dijangkau dengan akses terbatas namun memiliki beban kerja tinggi. Pemerintah menganggap mereka layak mendapatkan penghargaan lebih, baik dalam bentuk tunjangan maupun peningkatan penghasilan.

Namun Ricky tidak hanya berbicara soal kesejahteraan. Dalam nada serius, ia mengingatkan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur sipil negara.

“Pemerintah daerah berupaya meningkatkan kesejahteraan, tapi kami juga menuntut peningkatan disiplin dan kinerja pelayanan. Kita ingin visi-misi bupati dan wakil bupati benar-benar terasa manfaatnya di masyarakat,” tegasnya.

Ia juga memastikan bahwa sisa tiga bulan gaji bagi tenaga honorer yang telah lulus PPPK tahap II akan segera dibayarkan dalam waktu dekat. “Ini sudah menjadi perhatian kami. Tidak ada yang akan dirugikan,” tambahnya.

Kabar ini sontak membawa semangat baru bagi tenaga honorer di daerah tersebut. Mereka menganggap kebijakan ini sebagai bukti nyata perhatian pemerintah terhadap perjuangan para pegawai di wilayah pedalaman Haltim.

“Kalau benar terealisasi, tentu kami sangat bersyukur. Ini bentuk penghargaan bagi kami yang bertugas di daerah yang jauh dari kota,” ungkap salah satu tenaga honorer asal Wasile Utara.

Kenaikan gaji dan TTP ini menjadi sinyal bahwa Pemkab Haltim mulai memperhatikan keseimbangan antara kesejahteraan pegawai dan kualitas pelayanan publik. Jika terealisasi, program ini bisa menjadi model kebijakan afirmatif bagi pegawai di daerah terpencil lainnya di Maluku Utara.