TERNATE, SerambiTimur – Kondisi keamanan dan kerukunan di Maluku Utara mendapat sorotan setelah terjadi sejumlah peristiwa dalam waktu berdekatan, mulai dari kericuhan malam takbiran di Halmahera Utara, pernyataan kontroversial anggota DPRD, hingga konflik antarwarga di wilayah Patani, Halmahera Tengah.
Rangkaian peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan terkait efektivitas program moderasi beragama yang selama ini dijalankan oleh pemerintah daerah bersama Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Ketua Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara, Sartono Halek, menilai kejadian tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam upaya pencegahan konflik sosial.
“Kami melihat ada indikasi kelalaian serius. Dalam waktu berdekatan terjadi beberapa insiden yang mengancam persatuan. Ini menjadi catatan penting bahwa program moderasi beragama perlu dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Sartono Halek.
Ia juga mempertanyakan peran sejumlah pihak dalam menjaga stabilitas sosial di daerah.
“Kami mempertanyakan peran Pemerintah Provinsi, Kementerian Agama, dan FKUB dalam meredam potensi konflik. Perlu ada langkah konkret agar situasi tidak terus memanas,” katanya.
Adapun rangkaian peristiwa yang menjadi perhatian publik antara lain:
Pertama, kericuhan pada malam takbiran Idulfitri di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara. Insiden tersebut bermula saat seorang warga berinisial SK menghadang pawai takbiran karena menolak penggunaan atribut tertentu, yang kemudian memicu bentrokan.
Kedua, beredarnya tangkapan layar percakapan seorang anggota DPRD berinisial AK Sandri Kitong yang memuat pernyataan bernada ancaman. Meski yang bersangkutan telah menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf, pernyataan tersebut dinilai memicu polemik di masyarakat.
Ketiga, terjadinya konflik antarwarga di dua desa di wilayah Patani, Kabupaten Halmahera Tengah, yang semakin menambah kekhawatiran terhadap stabilitas sosial di daerah tersebut.
Sartono menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian serius semua pihak, mengingat pentingnya menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk.
“Kerukunan adalah aset penting yang harus dijaga bersama. Kami berharap pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dapat mengambil langkah cepat dan tepat untuk mencegah konflik serupa terjadi kembali,” ujarnya.
Ia juga mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti memicu konflik, sekaligus mengajak masyarakat untuk tetap menjaga ketenangan dan tidak terprovokasi.
Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan langkah-langkah strategis guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Maluku Utara tetap kondusif.
Tinggalkan Balasan