SOFIFI, SerambiTimur- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) terus menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Melalui Pelatihan Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh kebijakan dan anggaran daerah berpihak pada kesetaraan.
Kegiatan yang digelar di Sofifi pada Selasa, 21 Oktober 2025, diikuti oleh 58 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Malut. Acara dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Abdullah Assagaf, mewakili Gubernur Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Abdullah menegaskan bahwa pengarusutamaan gender tidak boleh dianggap sebagai formalitas, melainkan bagian penting dari strategi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.
“Anggaran harus ‘bicara’ tentang kesetaraan. Manfaat pembangunan harus dirasakan oleh semua pihak tanpa memandang jenis kelamin,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia, Nurhaya Hasan Kahar, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas perencana daerah agar lebih peka terhadap isu-isu gender dalam penyusunan program dan kegiatan OPD.
“Kita ingin setiap OPD memahami bahwa PPRG bukan sekadar dokumen administratif, tapi langkah konkret untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan,” ujar Nurhaya.
Pelatihan ini menghadirkan fasilitator PPRG tingkat pusat dan daerah dengan metode interaktif, termasuk praktik penyusunan anggaran berbasis gender.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Malut berharap seluruh OPD mampu menyusun kebijakan dan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, laki-laki, anak, dan kelompok rentan lainnya.
“Ini bukan sekadar angka-angka di atas kertas, tapi wujud nyata komitmen Maluku Utara menuju tata kelola pembangunan yang berkeadilan,” tutup Nurhaya.
Tinggalkan Balasan