TERNATE, SerambiTimur- Pemerintah Kota Ternate segera melakukan pelantikan pejabat eselon II setelah Wali Kota Ternate, H. M. Tauhid Soleman, kembali dari luar daerah. Saat ini, proses pengisian jabatan telah memasuki tahap finalisasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate yang juga Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), H. Rizal Marsaoly, memastikan seluruh mekanisme dan tahapan seleksi telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami sudah menjalankan mekanisme dan aturan yang ada. Jadi tidak ada nama yang muncul tiba-tiba, semua telah melalui pertimbangan matang sesuai kebutuhan posisi dan kualitas sumber daya manusia,” ujar Rizal, Kamis (9/4/2026).
Senada dengan itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ternate, Samin Marsaoly, menjelaskan bahwa rapat Baperjakat dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
“Hal ini penting untuk menjamin bahwa kompetensi dan kemampuan calon pejabat benar-benar sesuai dengan prinsip sistem merit dalam manajemen ASN,” jelasnya.
Samin mengungkapkan, pada tahun 2026 terdapat sekitar delapan jabatan pimpinan tinggi pratama yang masih kosong di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
Delapan jabatan tersebut meliputi Dinas Koperasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Perikanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Pengisian jabatan tersebut akan mengacu pada hasil uji kompetensi tahun 2025 serta mempertimbangkan kebutuhan organisasi, termasuk posisi yang kosong akibat pejabat memasuki masa pensiun.
“Untuk jabatan yang kosong akan diisi melalui manajemen talenta atau mekanisme lelang jabatan, tergantung keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK),” pungkas Samin.
Pemerintah Kota Ternate memastikan proses pengisian jabatan dilakukan secara transparan dan profesional guna meningkatkan kinerja birokrasi serta pelayanan publik kepada masyarakat.
Tinggalkan Balasan