SOFIFI, SetambiTimur— Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah bagi Rakyat. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Malut, Sarbin Sehe, dalam Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Jumat (12/9).
Sarbin mengungkapkan, backlog perumahan masih menjadi masalah serius di Malut. Berdasarkan data Electronic-RTLH, tercatat 50.758 unit rumah tidak layak huni, dengan 42.381 unit di antaranya belum masuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Pembangunan perumahan bukan hanya soal fisik rumah, tetapi investasi jangka panjang untuk kualitas hidup, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian PKP RI, Dr. Drs. Imran, menekankan pentingnya akurasi data. Menurut BPS, backlog kepemilikan rumah nasional masih 9,9 juta unit, sementara backlog kelayakan mencapai 26,9 juta unit.
Rapat evaluasi yang dihadiri kepala daerah se-Malut itu diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk menekan backlog dan mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Tinggalkan Balasan