SOFIFI, SerambiTimur- Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Maluku Utara menyoroti keras arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Di tengah kondisi fiskal yang kian menurun, pos belanja pegawai justru meningkat signifikan, sementara anggaran untuk pelayanan publik dan pembangunan mengalami pemangkasan.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Malut, Mislan Syarif, Selasa (21/10/2025) mengungkapkan bahwa total belanja daerah pada RAPBD 2026 mencapai Rp 2,819 triliun, atau turun Rp 679 miliar (19,41%) dibanding tahun sebelumnya. Penurunan itu terjadi di hampir semua pos belanja — mulai dari belanja operasi, belanja modal, hingga belanja transfer.
Namun yang menjadi sorotan utama, kata Mislan, adalah kenaikan belanja pegawai dari Rp 1,165 triliun menjadi Rp 1,258 triliun.
“Di tengah situasi ekonomi yang sulit, kenaikan ini tidak masuk akal! Kami heran kenapa justru belanja pegawai naik sementara pembangunan rakyat dikurangi,” tegas Mislan dalam pandangan fraksi Gerindra di sidang paripurna pembahasan RAPBD 2026, Senin (20/10/2025).
Fraksi Gerindra menilai, kenaikan belanja pegawai ini berpotensi mempersempit ruang fiskal bagi program-program publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
“Anggaran ini seharusnya digunakan untuk pelayanan rakyat, bukan untuk memanjakan birokrasi,” ujarnya.
Selain itu, belanja barang dan jasa juga turun hampir Rp 489 miliar, yang menurut Mislan, bisa berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik.
“Pemerintah harus transparan. Ini efisiensi atau pemangkasan layanan penting bagi masyarakat?” tandasnya.
Fraksi Gerindra menegaskan akan mengawal ketat pembahasan RAPBD 2026 agar struktur anggaran daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan elite birokrasi.
Tinggalkan Balasan