Menu

Mode Gelap

Daerah · 21 Okt 2025 15:36 WIB ·

APBD Malut Terjun Bebas, Gubernur Hilang dari Paripurna — Gerindra: “Pemimpin Harusnya Hadir, Bukan Kabur!”


 APBD Malut Terjun Bebas, Gubernur Hilang dari Paripurna — Gerindra: “Pemimpin Harusnya Hadir, Bukan Kabur!” Perbesar

SOFIFI, SerambiTimur- Suasana ruang paripurna DPRD Maluku Utara, Selasa siang (21/10/2025), mendadak memanas. Mikrofon baru saja dinyalakan, ketika Nazlatan Ukhra Kasuba, anggota Fraksi Gerindra, berdiri dan meledakkan kritik kerasnya.

“APBD kita turun hampir 20 persen, tapi Gubernur malah tidak hadir! Ini namanya gagal total!”

Suara Nazla menggema, memecah keheningan. Beberapa anggota DPRD tampak saling berpandangan. Di kursi eksekutif, yang seharusnya ditempati Gubernur Sherly Tjoanda Laos, hanya tampak barisan pejabat eselon.

Nazla melanjutkan orasinya dengan nada kecewa. Ia menyoroti bahwa penurunan APBD Malut mencapai Rp 679 miliar, dengan dana transfer ke daerah berkurang sebesar Rp 707 miliar. Sementara itu, aktivitas perjalanan dinas Gubernur justru meningkat dengan alasan lobi anggaran ke pemerintah pusat.

“Kita sudah terlalu sering mendengar alasan lobi. Tapi mana hasilnya? Rakyat tidak butuh janji, mereka butuh hasil konkret!” serunya.

Kritik Nazla mendapat dukungan dari Fraksi Golkar. Agriati Yulin Mus ikut menyoroti ketidakhadiran Gubernur di forum penting tersebut.

“Ini forum resmi, simbol komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Ketika Gubernur tidak hadir, itu berarti ia abai terhadap tanggung jawab moral dan politik,” kata Yulin tajam.

Dari balik ruang sidang, isu ketidakhadiran Gubernur langsung menyebar cepat. Sebagian anggota dewan bahkan menyebut kondisi ini sebagai “krisis kepercayaan” antara legislatif dan eksekutif.

Sementara itu, publik di luar gedung menilai kondisi keuangan daerah yang “bokek” sebagai sinyal darurat ekonomi. Sejumlah program strategis berpotensi tertunda, dan pembangunan infrastruktur terancam stagnan.

“Kalau Gubernur terus bersembunyi di balik alasan administratif, rakyat akan kehilangan kepercayaan,” ujar seorang pengamat politik lokal yang hadir memantau jalannya sidang.

Kini, bola panas berada di tangan Gubernur Sherly Tjoanda Laos. Apakah ia akan menjawab kritik pedas itu dengan tindakan nyata, atau membiarkan publik terus bertanya-tanya — ke mana arah pembangunan Maluku Utara sebenarnya?

Artikel ini telah dibaca 26 kali

badge-check

Penulis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kakanwil Ditjenpas Malut Kunjungi Bapas Tidore, Tekankan Pentingnya Sinergi dan Penyesuaian Tusi dengan KUHP Baru

21 Oktober 2025 - 16:24 WIB

Fraksi NasDem DPRD Malut Nilai RAPBD 2026 “Cacat Prosedur”, Minta Dikembalikan ke Pemprov

21 Oktober 2025 - 16:07 WIB

Golkar Bongkar “Aroma Fiktif” di APBD 2026: Keterlambatan, Anggaran Siluman, dan Krisis Kepercayaan

21 Oktober 2025 - 15:20 WIB

Gerindra Soroti RAPBD Malut 2026: Belanja Pegawai Naik, Anggaran Publik Dipangkas!

21 Oktober 2025 - 14:43 WIB

Pemprov Malut Dorong Anggaran Responsif Gender, 58 OPD Dilatih di Sofifi

21 Oktober 2025 - 13:50 WIB

“Kami Dipukul di Rutan!” – Jeritan Tahanan Maba Sangaji dan Luka di Balik Jeruji Soasio“

20 Oktober 2025 - 22:33 WIB

Trending di Daerah